Sabang Dekati Belanda Garap Proyek Triliunan Rupiah

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a3db6179&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=31&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3db6179' border='0' alt='' /></a>

Den Haag - Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas menjanjikan efisiensi biaya, waktu dan tingkat return tinggi. Investor Belanda diajak menggarap proyek triliunan rupiah.

Hal itu disampaikan Walikota Sabang Munawar Liza Zainal dalam presentasinya pada Indonesian Business Update - Indonesia Today: Business Opportunities in Indonesia di Ruang Nusantara KBRI Den Haag, (29/3/2012).

Forum business meeting yang mempertemukan one on one antara delegasi resmi dari Indonesia dengan para pebisnis dan investor Belanda tersebut diikuti oleh perusahaan infrastruktur, ekspor impor, otoritas pelabuhan, tour operator dan Indonesia Netherlands Association.

Menurut Munawar, Sabang memiliki Master Plan pembangunan 2000-2070 dalam 6 periode. Periode II (2007-2021), Sabang fokus membangun pelabuhan untuk kapal-kapal raksasa generasi mendatang, industri dan perdagangan skala global, pengoperasian kapal-kapal jelajah (cruise ships) internasional kelas dunia, industri perikanan moderen, serta infrastruktur dan organisasi berstandar internasional.

Saat ini sedang dibangun Sabang Hub International Port yang memasuki tahapan kedua (2011-2012) dengan total investasi Rp 12,15 triliun, meliputi Teluk Sabang, Teluk Krueng Raya dan Teluk Pria Laot, dengan luas 258,8 hektar.

Sabang menjanjikan kepada para investor Belanda dan asing lainnya efisiensi biaya, waktu dan tingkat returns tinggi.

"Melalui PP No. 83 Tahun 2010 semua perizinan dan lisensi untuk investasi dan berbisnis di Kawasan Sabang telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada Dewan Kawasan Sabang," ujar Munawar.

Keuntungan lainnya bagi investor yakni sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, Kawasan Sabang juga bebas dari regulasi perdagangan, bea impor, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah.

Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas ini sesuai UU No. 37 Tahun 2000 mencakup Pemerintahan Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo) dan Pulau Aceh sub-distrik Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom) dengan luas total 394 km2.

Peluang bisnis dan investasi yang ditawarkan antara lain tourism spot Iboih dan Gapang (Rp 1,95 triliun), thematic park (Rp 108 miliar), resort dan lapangan golf (Rp 2 triliun), international trade promotion center (Rp 27,6 miliar), MICE & Condominium (Rp 326 miliar).

Untuk sektor perdagangan dan industri, Sabang menawarkan pembangunan kawasan bisnis, infrastruktur dan fasilitas perdagangan, kawasan industri Balohan, industri perkapalan, otomotif, bunker CPO, pengilangan minyak, instalasi air dan listrik, industri rumahan dan kerajinan.

Di sektor perikanan ditawarkan pembangunan pusat bisnis untuk ikan tangkapan, kawasan pengolahan ekspor, pusat ekspor ikan (peti kemas laut dan udara), pusat akuakultur kelautan, perikanan internasional, pelelangan ikan, pembangunan pelabuhan perikanan, pengolahan ikan, pengolahan daging, ruang pendingin.

Dengan lokasi di titik temu arus Samudera Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala membuat tingkat produksi perikanan Sabang sangat tinggi.

Sementara di sektor pariwisata, Sabang yang dikaruniai lingkungan alam sangat indah dan kaya potensi pariwisata menawarkan antara lain Monumen 0 Km, taman laut dan bawah laut, ecotourism, danau, pantai pasir putih.

Di sektor ini investor Belanda diajak untuk ikut menggarap akomodasi dan transportasi, paket wisata dan rekreasi, fasilitas wisata kelautan, akomodasi, bungalow, cottage, restoran, cafetaria.

Sekilas Sabang

Bagi kalangan pemerintah dan investor Belanda, Sabang sebenarnya bukan kawasan asing. Belandalah yang pertama kali 'menemukan' pelabuhan alamiah ini dengan kedalaman air -22 meter (pelabuhan Singapura cuma 15-19 meter!).

Dermaga pertama dibangun oleh Belanda pada 1881 dan dinamai Kolen Station. Enam tahun kemudian firma De Lange menggarap infrastruktur untuk mendukung fasilitas pelabuhan. Mulai 1895 Sabang resmi dibuka sebagai pelabuhan bebas dan dioperasikan oleh Sabang Maatschappij.

Pada 1942 Pelabuhan Sabang diduduki oleh Jepang dan secara fisik dihancurkan. Riwayat Sabang sebagai pelabuhan bebas pun tamat.

Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1950 pemerintah Indonesia membangun kembali Pelabuhan Sabang dan menjadikannya sebagai Pangkalan Pertahanan Angkatan Laut. Selanjutnya Sabang kembali dinyatakan sebagai pelabuhan bebas melalui Dekrit Presiden No. 10 Tahun 1963.

Pada 26 September 1998 Presiden B.J. Habibie menerbitkan Dekrit Presiden No. 171 Tahun 1998 tentang Sabang sebagai Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu. Disusul Dekrit Presiden No. 2 Tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang menyatakan bahwa Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.

Semua perizinan dan lisensi untuk investasi dan berbisnis di Kawasan Sabang telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada Dewan Kawasan Sabang berdasarkan Melalui PP No. 83 Tahun 2010, sehingga sangat efisien untuk bisnis.